Angka Kemiskinan di Riau 2010

Indeks kemiskinan di Provinsi Riau dan kabupaten/kota akhir-akhir ini sudah bisa diturunkan, hal ini terlihat dari urutan 24 tahun 1999, menjadi urutan 20 tahun 2002. Keberhasilan penurunan Indeks kemiskinan di Provinsi Riau tidak terlepas dari semakin membaiknya akses penduduk terhadap air bersih dan fasilitas kesehatan serta adanya perbaikan gizi balita. Keberhasilan menurunkan nilai Indeks kemiskinan di kabupaten/kota merupakan hasil dari peningkatan penyediaan pendidikan dasar, perbaikan akses terhadap air bersih dan perbaikan gizi balita.

Namun yang lebih penting adalah bukan sekedar melihat dari angka-angka yang menjadi indikatornya, tetapi yang lebih penting adalah menurunnya angka kemiskinan tersebut benar-benar bisa dilapangan. Artinya, penduduk memang sudah meningkat taraf kehidupannya dari tahun-tahun sebelumnya. Banyaknya pandangan yang berbeda sekarang ini dalam melihat defenisi tentang kemisikinan itu sendiri, sehingga menyebabkan angka-angka yang dikeluarkanpun terjadi perbedaan.

Kemiskinan dari sudut pandang pendapatan tidak selalu sejalan dengan Indeks kemiskinan, karena kedua ukuran tersebut mengukur aspek kemiskinan yang berbeda. Kemiskinan pendapatan yang dinyatakan dalam bentuk proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (angka kemiskinan) mengukur deprivasi relatif pada standar kehidupan yang sudah tercapai, sedangkan indeks kemiskinan mengukur deprivasi yang dapat menghambat kesempatan yang dimiliki penduduk untuk mencapai standar kehidupan yang lebih baik.

Meskipun demikian, penggabungan antara kedua ukuran ini akan menghasilkan gambaran menarik tentang kondisi kemiskinan. Data di kabupaten/kota memperlihatkan bahwa daerah dengan indeks kemiskinan rendah cenderung untuk mempunyai angka kemiskinan yang rendah pula, namun daerah dengan nilai indeks kemiskinan tinggi memiliki angka kemiskinan yang lebih bervariasi.

Untuk melihat jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau dari tahun 2002 sampai dengan 2006 dapat dilhat pada Grafik di bawah ini.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau relatif besar yang tersebar di kantong-kantong kemiskinan pada daerah pesisir, aliran sungai, kepulauan dan daerah pedalaman yang terisolir. Menurut data BPS yang diukur berdasarkan kebutuhan makanan sebesar 2.100 kalori per kapita per hari, pada tahun 2003 persentase penduduk miskin di Provinsi Riau sebanyak 660.700 jiwa atau 14,99 persen.

Angka ini terus mengalami penurunan, dimana tahun 2004 jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau sebanyak 658.600 jiwa atau 14.67 persen, tahun 2005 menjadi 600.400 jiwa atau 12.51 persen dan tahun 2006 menjadi 574.500 jiwa atau 11.20 persen. Dari data diatas terlihat bahwa kecendrungan penduduk miskin di Provinsi Riau dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan, hal ini seiring dengan berbagai program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut.

Pada umumnya penduduk miskin bergerak di sektor pertanian, dimana sektor pertanian banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Riau. Dengan kondisi seperti ini diharapkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Riau agar melalui berbagai paket program kebijakan ekonomi kerakyatan mampu mengangkat keterpurukan sosial ekonomi penduduk Riau umumnya dan khususnya mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Salah satu upaya kongkrit dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau adalah melalui dana budget/sharing antara Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan kabupaten/kota. Dana ini cukup signifikan untuk mendongkrak jumlah rakyat miskin yang ada di Provinsi Riau. Dana budget/sharing ini dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, khususnya di prioritaskan kepada masalah isu pokok yang ada di Provinsi Riau yaitu, kemiskinan, sumberdaya manusia dan infrastruktur.

Untuk tahun 2005, total dana budget/sharing antara provinsi dan kabupaten/kota yaitu sebesar Rp. 1.114.623 Milyar, dengan alokasi dana untuk penanggulangan kemiskinan sebesar Rp. 250.398 Milyar, dari provinsi sebesar Rp. 162.391 Milyar dan dari kabupaten/kota sebesar Rp. 88.007 Milyar. Pada tahun 2006 total keseluruhan dana budget sharing untuk penanggulangan kemiskinan yaitu sebesar Rp. 214.844 Milyar, dari provinsi sebesar Rp. 114.904 Milyar dan kabupaten/kota sebesar Rp. 99.940 Milyar.

Pada tahun 2007 terjadi peningkatan dana yaitu menjadi Rp. 323.763 Milyar, dari provinsi sebesar Rp. 172.318 Milyar dan kabupaten/kota sebesar Rp. 151.445 Milyar.

Selain bantuan dana bergulir dari Pemerintah Provinsi Riau dan kabupaten/kota melalui program budget/sharing yang telah diberikan, tampaknya perlu juga melakukan pembinaan secara khusus dalam hal melakukan produksi barang dan jasa, karena ternyata dari penduduk miskin tersebut sekitar 80 persen hanya berpendidikan SD ke bawah.

Sumber: Pemerintah Provinsi Riau